Mesjid Da'watul Haq Muhammadiyah berdiri di atas tanah wakaf H. Husein (kiri) dan Mesjid Al-Amin Muhammadiyah di Kelurahan Wajo Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau (kanan).
"Muhammadiyah Buton bermula dari pengajian dari rumah ke rumah"
(Diangkat dari Laporan Daerah Suara Muhammadiyah No. 20/69/1989. Dilaporkan oleh: Chairul Anwar)
Daerah Tingkat II Kabupaten Buton adalah daerah kepulauan dan merupakan salah satu kabupaten di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai luas wilayah 6.463 km2, terdiri dari 21 kecamatan, 216 desa/kelurahan. Sedangkan penduduknya pada akhir tahun 1988 berjumlah 373.795 jiwa.
Sebagaimana tertulis dalam buku sejarah kita, di daerah Buton pernah berdiri Kesultanan Buton yang sampai saat ini masih dapat dilihat bekas-bekas peninggalannya. Antara lain Keraton Kesultanan, Mesjid Keraton berserta tiang bendera (yang meski sudah berusia ratusan tahun tetap tegak berdiri dengan megahnya), makam raja-raja beserta kerabat keraton dan lain-lain.
Berdasarkan hasil penelitian para pakar sejarah kebudayaan, Buton pernah mencapai puncak kejayaan dimasa Kesultanan Buton yang ke-29, yakni Sultan Idrus Muhammad Kaimuddin.
Persyarikatan Muhammadiyah mulai aktif di daerah ini pada awal tahun 1950, merintis kegiatannya dibidang pendidikan, da’wa serta amal sosial.
Keberadaan Muhammadiyah
Untuk memastikan sejak kapan Muhammadiyah ada di daerah Buton sangatlah sulit. Walaupun pengaruhnya sudah nampak dalam masyarakat, namun secara riil aktifitas Muhammadiyah baru nampak sejak tahun 1950-an, dipolopori oleh H. La Ode Hamiru, H. La Ode Tua Mkmun, Raja Lung Dg. Mattula, Abd. Wahab Dg. Mattata, Abdul Gani Ali Dg. Mappuji, Ambo Masse, H. Mustari Said, H. Abdul Rahman, Abdul Muin Dg. Magassing.
Kegiatan da’wa pada awalnya diselenggarakan melalui pengajian keliling dari rumah ke rumah. Setelah warga persyarikatan semakin meluas, da’wa dilaksanakan di Mesjid Raya Bau-Bau. Dan merupakan cirri khas Muhammadiyah, disamping da’wa bil lisan juga menyelenggarakan da’wa bil hal dalam bentuk menyantuni fakir miskin yang dipelopori oleh ibu-ibu Aisiyah dan Pemuda Muhammadiyah.
Dibidang pendidikan didirikan TK Aisiyah, Sekolah Dasar Islam (SDI) yang dikenal dikalangan masyarakat dengan sebutan “Sekolah Arab” serta mendirikan Sekolah Menengah Islam (SMI) Muhammadiyah. Pada tahun ajaran 1960/1961 SMIM dilebur menjadi Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) Muhammadiyah.
Pada perkembangan selanjutnya PGAP mengalami kemunduran karena ditempat yang sama berdiri PGA Negeri yang mempunyai fasilitas dan tempat yang lebih memadai. Namun demikian PGAP Muhammadiyah Buton tercatat sebagai perintis berdirinya sekolah guru agama, menamatkan siswa-siswa terbaiknya yang kini sebagian telah mendapatkan gelar kesarjanaan menduduki jabatan di berbagai instansi pemerintah.
Wakaf Sultan Buton
Amal usaha Muhammadiyah yang tak kenal menyerah didorong motif mencari mardatillah akhirnya membuahkan hasil dan mendapat dukungan di kalangan masyarakat luas. Disamping dari kalangan pemerintah, juga diantaranya dari para bangsawan/tokoh adat di lingkungan kesultanan Buton. Melalui Yayasan Pendidikan Kaimuddin, Yang Mulia Sri Sultan LA ODE FALIHI (Sultan Terakhir Kesultanan Buton_ telah meberikan sebagian tanah wakaf kepada Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Buton. Diatas tanah inilah didirikan gedung sekolah yang dibangun atas biaya swadaya masyarakat, baik dari anggota maupun simpatisan Muhammadiyah.
Diantara para donator yang sangat berjasa dalam menyelesaikan bangunan sekolah tersebut diantaranya H.M. Yusuf (waktu itu Pangdam XIV Hasanuddin, sekarang Jend. Yusuf, Ketua BPK), Bapak Andi Syamsu Alam (waktu itu Dandim Buton, jabatan saat ini Bupati Kepala Daerah Tk II Bone), dan pada tahun 1986 mendapat dana rehabilitasi dari Departemen Agama untuk Proyek Pendidikan Madrasah Swasta.
Menerima SK PP Muhammadiyah
Suatu pagi, setelah shalat Subuh pada awal tahun 1987, teman saya Maswan Salam memberitahukan bahwa La Tara Patra datang ke Bau-Bau bersama H. La Ode Tua Makmun, mereka menginap di rumah anak H. La Ode Tua Makmun di Kelurahan Bataraguru. Kami berdua bergegas ke penginapan mereka karena ada urusan hubungan kerja yang akan dibicarakan dengan La Tara Patra. La Tara Patra ádalah seorang pejabat perencana di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara, sementara saya dan Maswan Salam staf perencana pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton.
Kurang lebih pukul 7.30 kami tiba di penginapan mereka, bersamaan dengan itu tiba pula Abdul Muis A, B.A. (Kepala Urusan Tata Usaha Kandep Agama Kabupaten Buton) dan Drs. Ismail Arsyad (Kepala Kandep Agama Kabupaten Buton). Mereka akan bertemu juga dengan H. La Ode Tua dan La Tara Patra. Pada saat itu kami hanya sebentar bertemu dengan La Tara Patra kemudian kami pamit pulang.
Tiga hari setelah peristiwa itu, Abdul Muis A, B.A. datang ke Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton dengan maksud menemui saya, Maswan Salam dan La Ode Mbai Maswar, BA. Beliau memintai kesediaan kami untuk menjadi anggota Muhammadiyah dan ternyata hanya saya yang bersedia, La ode Mbai Maswar, BA beralasan sibuk dan Pak Maswan tidak berada di tempat.
Kurang lebih satu bulan dari peristiwa itu saya menerima Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor A-/SKD/364/8590 tentang pengangkatan dan penetapan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Tingkat II Buton periode 1985–1990, dengan susunan anggota pimpinan sebagai berikut:
1. Abdul Gani Ali Dg Magassing (Ketua)
2. H. La Ode Hamiru (Wakil Ketua I)
3. Salahuddin (Wakil Ketua II)
4. Abdul Muis A., B.A. (Sekretaris)
5. Abdul Muin Dg Magassing (Wakil Sekretaris)
6. Abdul Bonde (Bendahara)
7. Ahmad L (Anggota)
8. Subair (Anggota)
9. Abdul Muis Malik (Anggota)
10 Nuki Basir, B.A. (Anggota).
Pada tanggal 26 Agustus 2008 saya mengkonfirmasikan peristiwa tersebut dengan La Tara Patra di Kendari: Beliau memberikan penjelasan bahwa, sejak tahun 1987 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propisi Sulawesi Tenggara mengutus anggotanya ke Daerah-daerah untuk mensosialisasikan Muhammadiyah dan membentuk Organisasi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang, kebetulan H. La Ode Tua dan La Tara Patra ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dan memprakarsai pembentukan PDM dan PCM di wilayah Buton.
Alhamdulillah, dengan terbitnya SK PP Muhammadiyah tersebut terbuka peluang untuk mewujudkan pesan sang dosen Drs. Sukiyanto bahwa bila kembali ke daerah bukan hanya menjadi guru tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Menjalankan Amanah Organisasi
Awal Pebruari 1977 tugas belajar di IKIP Malang dinyatakan selesai, ijazah Diploma Matemátika dan Akta mengajar sudah diterima dan harus segerah kembali ke daerah untuk mengajar sebagai guru SMP. Oleh Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara saya ditempatkan di SMP Negeri 1 Bau-Bau. Pada saat itu SMP di Kota Bau-Bau hanya ada tiga sekolah yaitu SMP tempat saya ditugaskan, SMP Negeri 2 Bau-Bau dan SMP Swasta Mutiara Bau-Bau. Juga ada satu MTs Negeri. Animo masyarakat untuk melanjutkan sekolah ke SMP/MTs sangat tinggi sehingga daya tampung sekolah yang ada tidak lagi memadai.
Pada tahun 1984 saya dipindah tugaskan menjadi Kepala Urusan Pengumpulan data di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton. Disana saya mengetahui bahwa 40% tamatan SD/MI tidak melanjutkan ke SMP/MTs. Sebagai aparat pemerintah yang ditugaskan di daerah semuanya besifat menunggu kebijakan dari pusat untuk mendapatkan jatah pembangunan sekolah. Tapi dari tahun ketahun jatah itu tak kunjung datang. Melihat kenyataan itu tergugah kembali untuk mewujudkan pesan sang dosen mendirikan sekolah. Akan tetapi organisasi Muhammadiyah yang diharapkan belum ada di Buton, nati pada tahun 1987 baru ada PDM Buton dan saya sebagai salah seorang dari anggota pimpinan daerah sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor A-2/SKD/364/8590 tentang pengangkatan dan penetapan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Tingkat II Buton periode 1985–1990.
Tidak ada organisasi Muhammadiyah tanpa ada amal usaha demikian ajaran yang didapatkan selama bermuhammadiyah di Malang, seiring dengan semangat itu disertai kondisi lapangan yang ada juga pesan sang dosen, maka langka awal bermuhammadiyah di Buton diusulkan untuk mendirikan SMP Muhammadiyah dan disepakati oleh teman-teman PDM. Akan tetapi ternyata tidak mudah hambatan demi hambatan menghadang mulai dari masyarakat sampai pada aparat dan pimpinan pemerintah seolah Belum menerima kehadiran Muhammadiyah. Personal Pimpinan Daerah Muhammdiyah Buton yang ada di SK PP Muhammadiyah sebanyak 9 orang ternyata hanya 5 orang yang ada di Buton selebihnya 3 orang di luar daerah dan 2 orang tidak diketahui berada dimana. Orang-orang yang diperkirakan pernah bermuhammadiyah dimasa lalu diajak bermuhammadiyah kembali tidak lagi besedia malah mereka mengatakan jangan lagi sebutkan itu sepertinya ada kekecewaan dan ketakutan dari pengalaman masa lalu mereka. Masyarakat awam menganggap Muhammadiyah sebagai paham agama yang harus dihindari.
Kenyataan tersebut di atas tidak menyurutkan niat untuk menunaikan tugas dari Pimpinan Pusat, kami terus bekerja walaupun rapat-rapat PDM hanya dihadiri 2 sampai 4 orang anggota pimpinan daerah. Dokumen pendirian SMP Muhammadiyah disiapkan dan diajukan ke pemerintah untuk mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan Kandep Pendidikan, alasan demi alasan dari Bupati dan Kandep Pendidikan untuk tidak menandatangani rekomendasi itu tetapi kami tidak surut karena beberapa orang pemuda yang dikoordinir oleh Drs. Tomo turut bergabung memeperkuat kepanitiaan, sampai pada akhirnya Bupati melalui sekdanya mengadakan rapat koordinasi yang menghadirkan berbagai unsur yang terdiri dari Kepala Sospol, Kepala Kantor Departemen Agama, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kantor Sosial, Ketua PDM Buton dan Panitia Pendiri untuk mengawal penandatanganan rekomendasi itu. Dalam rapat itu terungkap bahwa jangan sampai rekomendasi ditandatangani lalu izan operasi keluar dari Kanwil Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara lantas sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Melihat semangat Panitia yang terungkap pada rapat itu semua yang hadir memberikan dukungan berdirinya SMP Muhammadiyah Bau-Bau maka rekomendasi ditandatangani oleh Bupati Buton dan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton selanjutnya dokumen diajukan ke Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara, sebulan kemudian Izin Operasi terwujud. Seiring dengan berdirinya SMP Muhammadiyah berdiri pula Taman Kanak-Kanak Aisiyah dan Madrasah Ibtidayah Jabal Nur.
Dengan demikian terwujudlah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton sebagaimana seharusnya dengan tiga buah amal usaha yang dimilikinya. Inilah cikal bakal bangkitnya kepercayaan masyarakat terhadap Muhammadiyah.
Keadaan Pengurus
Setelah diundangkan UU Nomor 8 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara mengadakan konsultasi dan mohon restu Gubernur melalui Direktorat Sospol Tk. I, selamjutnya konsultasi dan mohon restu Bupati Kepala Daerah Tk. II Buton, dan mengajukan surat permohonan pengesahan. Kemudian terbit SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: A-2/SKD/364/8590 tanggal 6 Dzulkaidah 1407 H/2 Juli 1987 M tentang susunan pengurus Muhammadiyah Daerah Buton periode 1985-1990 dengan Ketua Abdul Gani Ali Dg. Mappuji.
Pembentukan pengurus baru tersebut sekaligus penyegaran bagi PDM Buton, karena sebagia pengurusnya terdiri dari generasi muda yang menyandang beragam gelar kesarjanaan dan mengabdi diberbagai Instansi/Dinas Jawatan Pemerintah maupun Swasta. Penyegaran juga dilaksanakan di dalam kepengurusan Aisiyah, Pemuda Muhammadiyah kemudian IPM dan IMM.
Beberapa program yang saat ini telah dirintis adalah mendirikan Madrasah Diniyah bagi pelajar tingkat Sekolah Dasar dan Tingkat Lanjutan, mendirikan SMP, memperbaiki Kantor/Sekretariat, melaksanakan pendataan ulang bagi anggota lama maupun baru dan lain-lain.
Peringatan Milad Muhammadiyah untuk tahun ini dilaksanakan secara sederhana, namun penuh hikmat dan cukup meriah. Dihadiri Bapak Bupati KDH Tk. II Buton, para kepala Jawatan/Dinas, tokoh-tokoh masyarakat, warga dan simpatisan Muhammadiyah.
PDM Buton juga menyelenggarakan sarasehan antar pengurus dan anggota, membahas peran serta Muhammadiyah dalam pembangunan, khususnya pembangunan di wilayah pedesaan. Melalui pola Operasional Gerakan Desa Makmur Merata (GERSAMATA) –merupakan garis-garis kebijakan pembangunan pedesaan, mencerminkan kehendak pemerintah Daerah Tk. I Sulawesi Tenggara beserta seluruh rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat – pembangunan itu dilaksanakan.
Muhammadiyah Buton Perode 1990/1995 s.d. 2000/2005
Pada periode kepengurusan 1991–1995 berdiri 1 buah lembaga pendidikan Anak Usia Dini, 2 buah mesjid dan 1 buah Panti Santunan Anak Yatim milik Muhammadiyah Buton. Pada periode ini pula kegiatan serimonial Muhammadiyah seperti milad, musda, buka puasa bersama, arisan anggota, arisan sekolah, sunatan massal, pengobatan gratis juga kegiatan kepanduan terbentuk. Pada periode ini pula Lembaga Pendidikan Muhammadiyah seperti SMP dan TK merebut beberapa kejuaraan tingkat daerah seperti juara 1 gerak jalan indah, olahraga bulu tangkis dan lain-lain.
Pada periode kepengurusan 1996–2000 Muhammadiyah Buton semakin maju dan berkobar, pada peride ini berdiri dua buah SMA Muhammadiyah dan satu buah Universitas.
Muhammadiyah Buton mulai mandiri, sampai-sampai SMA Muhammadiyah 1 Bau-Bau mampu merintis dan menyumbangkan group Drum Band untuk mengawal kegiatan Pemerintah Kota Bau-Bau. Metode da’wah Muhammadiyah dikembangkan dengan penyebaran Majalah Suara Muhammadiyah dan Berita Resmi Muhammadiyah kepada pengelola amal usaha dan pengurus Muhammadiyah.
Pada Periode 2001–2005 Muhammadiya Buton semakin ramai tapi roh Muhammadiyah semakin redup. Pada Periode ini tidak ada amal usaha yang berdiri, amal usa yang ada satu persatu berguguran seperti macetnya TK Aisiyah II, berhentinya kegiatan santunan anak yatim, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja SMP Muhammadiyah, kegiatan serimonial Muhammadiyah seperti Milad, arisan dan lain-lain berhenti. Universitas Muhammadiyah yang oleh pendirinya diharapkan untuk membantu memberdayakan amal usaha lain ternyata hanya menjadi beban misalnya menggunakan gedung sekolah untuk tempat perkuliahan tanpa membantu biaya pemeliharaan.
Tulisan ini hanya sebauah hasil pegamatan terhadap fakta lapangan menurut sudut pandang seorang yang awam terhadap arah kebijakan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah. Sebagai orang yang tidak melalui pencerahan kemuhammadiyahan melalui pengkaderan dan melalui lembaga pendidikan muhammadiyah yang berkualitas, orang yang cuma memperoleh pengalaman bermuhammadiyah dari kegiatan-kegiatan pengajian, atau forum muktamar tingkat Pusat dan wilayah yang saya hadiri, dan dari kegiatan rapat kerja majelis di tingkat pusat dan wilayah yang saya ikuti, orang yang hanya mendapatkan pengetahuan bermuhammadiyah melalui buku-buku yang ada, tentu masih banyak yang belum saya ketahui.
Semangat Mendirikan Amal Usaha Muhammadiyah
Pada tahun 1976 mendapat tugas belajar dari pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti pendidikan guru yang dikenal dengan PGSLP yang disempurnakan di IKIP Malang Jawa Timur. Pendidikan berlangsung selama setahun dan pada awal tahun 1977 pendidikan selesai dan bersiap-siap untuk kembali ke Buton Sulawesi Tenggara.
Pada saat-saat terakhir perkuliahan, saya rajin beretemu dengan dosen dan suatu hari bertemu dengan Drs. Sukiyanto, pada saat itu beliau selesai memberikan kuliah kepada kami, beliau akan kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki kebetulan jalan menuju ke rumahnya searah dengan jalan menuju tempat kosku. Kami berjalan beriringan sambil bercerita, dalam pada itu salah satu pesannya kepada saya, beliau berkata “jika kamu kembali ke daerah tugasmu bukan cuma mengajar sebagai guru tetapi juga mendirikan sekolah” Untuk mudahnya dirikanlah sekolah Muhammadiyah disana ada kerjasama dan saling membantu sambil menunjukkan STM Muhammadiyah yang sedang dibangunnya di Sumber Sari Malang tidak jauh dari jalan Jobang tempat kami berada saat itu, silahkan pergi melihat-lihat katanya.
Drs. Sukiyanto ádalah guru Matemátika yang baik juga tetangga yang suka menolong, pesan beliau saya ditarima sebagai amanah yang harus ditunaikan. Tapi apakah ada Muhammadiyah.di daerah saya …? Sejak kecil sampai tamat SMA saya hanya mengenal Muhammadiyah sepintas dari pelajaran sejarah di sekolah. Organisasi Muhammadiyah di Buton pada kurun waktu itu tidak terdengar, Detail organisasi Muhammadiyah saya ketahui nanti di Malang yaitu sambil kuliah juga secara rutin mengikuti pengajian Ahad pagi yang diselenggarakan Lembaga Pembinaan Agama Islam (LEPAG) IKIP Malang dibawah bimbingan Drs. Humaidi Tatapangarsa. Dari sana saya mengetahui banyak tentang organisasi Muhammadiyah dan perannya dalam pembangunan pendidikan. Kuliah Ahad pagi yang diselenggarakan Lembaga Pembinaan Agama Islam IKIP Malang Sangat terbuka kepada semua orang sehingga pesertanya bukan hanya dosen dan mahasiswa IKIP Malang tetapi juga dihadiri peserta umum antara lain dari kalangan Muhammadiyah dan membawa saya untuk mengikuti kegiatan salat berjamaah di mesjid-mesjid Muhammadiyah yang ada di Malang.
Terbitnya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor A-2/SKD/364/8590 tentang pengangkatan dan penetapan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Tingkat II Buton periode 1985–1990 merupakan pintu masuk untuk mewujudkan pesan sang dosen: “Tidak hanya mengajar sebagai guru Matemátika di SMP tetapi juga mendirikan sekolah, kedepan akan ada wajib belajar bagi penduduk usia SMP dan itu memerlukan lembaga pendidikan yang banyak” demikian antara lain pesan Drs. Sukiyanto.
sumber:
https://laere.wordpress.com/2009/07/30/perkembangan-muhammadiyah-di-buton/
https://laere.wordpress.com/2009/07/30/menerima-sk-pp-muhammadiyah/
https://laere.wordpress.com/2009/07/30/menjalankan-amanah-organisasi/
https://laere.wordpress.com/2009/08/12/muhammadiyah-di-buton/
https://laere.wordpress.com/2009/08/12/semangat-mendirikan-amal-usaha-muhammadiyah/
